Gubernur Yulius Tetapkan Strategi 2026: Kendalikan Inflasi, Percepat Digitalisasi dan Genjot Pertumbuhan Ekonomi Sulut
MANADO, CHANELPOST.com-– Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, resmi menetapkan langkah strategis pembangunan tahun 2026 dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD dan KDEKS di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota SeSulut ini menyatakan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Kinerja Ekonomi dan Tantangan Inflasi
Sepanjang 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Namun, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (y-o-y) Sulut tercatat 1,23 persen.
Gubernur mengungkapkan sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras (0,49 persen) dan sektor perguruan tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah menetapkan sejumlah langkah konkret, antara lain,
Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi.
Optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga.
Aksi cepat melalui Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran.
Empat Pilar Transformasi Ekonomi 2026
Pemprov Sulut juga menetapkan empat pilar utama transformasi ekonomi,
Transformasi Digital
Percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Realisasi APBD yang lebih agresif, percepatan investasi PMA/PMDN, serta hilirisasi industri manufaktur guna memperluas lapangan kerja.
Akses Keuangan Inklusif
Perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan melalui TPAKD, disertai penguatan literasi keuangan digital.
Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pengembangan industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
Kolaborasi Jadi Kunci
Gubernur mengatakan keberhasilan agenda tersebut bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” Ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.(NalBido)
