Minahasa, Chanelpost.com– Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang SS hadiri Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” pada Rabu (19/11/2025). Acara strategis ini digelar di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, buka wawasan pemda soal inovasi keuangan modern.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE jadi pembicara utama yang buka acara. Turut sumbang materi Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay SH MH, Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng MH, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Rektor UNSRAT Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie M.Eng, Direktur Eksekutif Nagara Institute Dr. Akbar Faizal SH M.Si, serta Ketua Panitia Aditya Anugrah Moha S.Ked MM.
Vanda Sarundajang sampaikan komitmen Pemkab Minahasa. “Kehadiran ini perkuat pemahaman inovasi pembiayaan daerah, termasuk obligasi sebagai alat transparan dan akuntabel,” ujarnya, relevan untuk percepat infrastruktur Minahasa tanpa bergantung APBD konvensional.
Diskusi tekankan potensi obligasi daerah. “Instrumen ini buka peluang investasi publik, tingkatkan pelayanan tanpa beban utang berlebih,” tambah Vanda, harap Minahasa adopsi strategi ini untuk proyek jalan dan pariwisata.
Sarasehan libatkan Forkopimda Provinsi Sulut, bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, ketua DPRD, serta Ketua KPU Kabupaten Minahasa. Kehadiran luas ini tunjukkan perhatian besar penguatan fiskal daerah di Sulawesi Utara.
Sesi interaktif tanya jawab dan panel jadi sorotan. Narasumber bagikan rekomendasi konkret, seperti regulasi OJK untuk penerbitan obligasi, agar pemda siap capai target pembangunan nasional Presiden Prabowo.
Vanda apresiasi ruang diskusi ini. “Obligasi daerah jadi jembatan keuangan modern, orientasi kepentingan publik dan dorong pertumbuhan ekonomi Minahasa,” katanya, rencanakan follow-up di tingkat kabupaten.
Acara tutup dengan harapan rekomendasi lahirkan strategi efektif. Inisiatif ini harap jadi model Sulut maju fiskalnya, dukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
