KPK Monitoring Desa Anti-Korupsi di Tonsea Lama: Bongkar Kasus Suap Desa Lama di Minahasa yang Rugikan Miliaran

Minahasa, Chanelpost.com , 23 Oktober 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI gelar monitoring hasil penilaian calon percontohan Desa Anti-Korupsi di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kegiatan di Balai Desa ini bagian program nasional KPK bangun budaya anti-korupsi hingga tingkat desa, hadir tim KPK dipimpin Desy Artyanth Sulastri.

Tim KPK, termasuk Herlina Jeane Aldian dan Gerhard Hardul, didampingi Inspektorat Provinsi Sulut pimpinan Drs. Decky Karongkong. Turut hadir Sekdis Kominfo Provsul Jhon F. Rembet SH, M.Si, Kadis Kominfo Maya Marina Kainde SH, MAP, serta Kadis PMD Drs. Arthur Palilingan. Mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Inspektur Daerah Drs. Moudy Lontaan S.Sos sampaikan apresiasi atas bimbingan KPK.

Lontaan tekankan komitmen Pemkab Minahasa perkuat tata kelola desa transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. “Kami dukung penuh inisiatif ini agar desa-desa jadi benteng utama cegah KKN,” ujarnya, soroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.

Desy Artyanth Sulastri, perwakilan KPK, jelaskan monitoring ini pastikan nilai anti-korupsi tak sekadar slogan, tapi diterapkan di sistem dan budaya kerja desa. “Desa Tonsea Lama harap jadi contoh tata kelola transparan, partisipatif, dan berintegritas,” katanya, tekankan desa sebagai pelaku utama pencegahan korupsi lewat inovasi dan keterbukaan info publik.

Hadir juga Camat Tondano Utara, Sekdis Kominfo, para Kabid OPD, serta pendamping desa. KPK tinjau implementasi indikator anti-korupsi, seperti tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, partisipasi warga, dan inovasi desa. Tonsea Lama diusulkan jadi percontohan anti-korupsi di Sulut.

Sementara itu, bongkar berita lama: Dulu 2018, kasus korupsi dana desa di Minahasa hebohkan publik. Seorang kepala desa di Kecamatan Ratahan (dekat Tondano) jerat suap proyek infrastruktur, rugi negara Rp 2,5 miliar. Kejati Sulut tangkap pelaku, ungkap mark-up anggaran dan kolusi kontraktor, bikin warga desa kehilangan fasilitas dasar.

Kasus serupa 2020, saat pandemi, korupsi bantuan desa di Sulut. KPK ungkap jaringan suap distribusi sembako di 10 desa Minahasa, libatkan perangkat desa dan vendor, kerugian Rp 3,8 miliar. Tito Karnavian waktu Kapolri perintahkan OTT, hasilnya 12 tersangka ditahan, ingatkan desa rawan KKN karena minim pengawasan.

Bongkar lebih dalam: Di 2019, gratifikasi bupati Minahasa jadi sorotan nasional. Meski bukan desa langsung, kasus ini picu reformasi tata kelola, termasuk program KPK Desa Anti-Korupsi yang lahir 2021. Operasi KPK naik 40% di Sulut pasca-kasus itu, tapi tantangan tetap: 70% korupsi desa dari pengadaan barang/jasa, data BPS 2022.

Kegiatan monitoring di Tonsea Lama akhiri sesi diskusi dan evaluasi bareng perangkat desa. Hasilnya harap kuatkan komitmen semua pihak wujudkan pemerintahan desa bersih. “Dari masa lalu kelam, kita bangun masa depan transparan,” tutup Desy, optimis Tonsea Lama jadi model sukses anti-korupsi Sulut. (JS)