MINAHASA, CHANELPOST.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mematangkan langkah percepatan sanitasi aman dengan memperkuat kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya itu dibahas dalam audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dipimpin Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan sejumlah OPD strategis untuk menyamakan arah kebijakan sanitasi daerah.
Hadir dalam audiensi itu Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.
Dalam audiensi itu, jajaran Pemkab Minahasa membahas kondisi sanitasi daerah secara menyeluruh, termasuk tantangan yang masih dihadapi di lapangan.
Pembahasan juga diarahkan pada penyusunan usulan paket kebijakan sanitasi sebagai langkah untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan sanitasi di Kabupaten Minahasa.
Sekda Watania mengatakan, pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten tidak bisa dijalankan oleh satu perangkat daerah saja.
Menurut Lynda, keberhasilan program sanitasi sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi yang kuat antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Watania dalam audiensi tersebut.
Ia menjelaskan, forum itu menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi agar program sanitasi berjalan dalam satu arah kebijakan yang terintegrasi.
Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah daerah menargetkan setiap program yang disusun bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk membangun komitmen bersama dalam menjalankan program sanitasi yang terintegrasi,” ujarnya.
Pemkab Minahasa menilai penguatan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas hidup warga dan lingkungan yang sehat.
Karena itu, implementasi SSK diarahkan untuk mendukung terwujudnya sanitasi yang aman, bersih, dan berkelanjutan di daerah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya daerah dalam mengejar target Sanitasi Aman sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa.
Melalui audiensi tersebut, dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten diharapkan tidak berhenti sebagai bahan perencanaan semata, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Minahasa. (Her’N)
