Jakarta, Chanelpost.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput, Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., melakukan audiensi penting dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan ini digelar di Ruang Arjuna, Kantor Kemendagri, Jakarta, dan menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mempererat sinergi dengan pemerintah pusat.(Jumat,21 November 2025)
Kunjungan kerja Wakil Bupati ini diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si. Kehadiran pimpinan tertinggi di jajaran Bina Pemdes ini menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa, khususnya di wilayah Minahasa.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang menandakan pendekatan pembahasan yang komprehensif. Hadir dalam pertemuan tersebut Dra. Lusje Aneke Tabalujan, M.Pd. selaku Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Mohamad Noval, S.T. selaku Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Perkembangan Desa, serta Nitta Rosalin, SE., MA. selaku Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa, Wakil Bupati Vanda Sarundajang didampingi oleh jajaran perangkat daerah kunci. Delegasi ini mencakup Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Perpustakaan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM yang juga Plt. Kepala Dinas Pangan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Pembahasan dalam audiensi difokuskan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa. Dialog yang terbuka diharapkan dapat mengidentifikasi titik-titik permasalahan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, baik dari sisi administrasi, kelembagaan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Aspek penataan kelembagaan dan pemberdayaan adat juga menjadi salah satu poin penting yang dibahas, mengingat kekuatan budaya dan kearifan lokal masyarakat Minahasa dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi dari direktorat yang membidangi lembaga kemasyarakatan dan adat desa.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap dapat mendapatkan panduan, dukungan kebijakan, dan fasilitasi yang lebih optimal dari pemerintah pusat. Dukungan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dan program pembangunan lainnya dapat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, audiensi ini dinilai sebagai momentum penting yang strategis. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, mandiri, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Minahasa. (JS)
