Jakarta, Chanelpost.com – Suasana di kantor Badan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa (13/1/26), menyambut kedatangan sebuah delegasi dari Sulawesi Utara. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, didampingi jajarannya, hadir untuk membawa suara serta harapan masyarakat Minahasa dalam memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan misi strategis yang mengusung sebuah proposal konkret. Agenda utamanya adalah mengajukan permohonan dukungan untuk pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2026, sebuah program yang diharapkan dapat menjadi penyangga stabilitas pangan.
Dalam pertemuan yang penuh muatan substansi tersebut, Wabup Vanda Sarundajang diterima secara langsung oleh dua pimpinan kunci Badan Pangan Nasional. Mereka adalah Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Rachmi Widiriani, serta Direktur Ketersediaan Pangan, Indra Wijayanto, yang menyimak dengan seksama paparan dari pemerintah daerah.
Dengan data dan gambaran kondisi di lapangan, Wakil Bupati memaparkan dinamika ketahanan pangan di Minahasa. Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan pokok dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu.
“Program Gerakan Pangan Murah ini bukan hanya tentang angka anggaran, tetapi tentang keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas Vanda Sarundajang. Ia menjelaskan bahwa GPM sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar tetap bisa mengakses bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjadi instrumen untuk menekan laju inflasi daerah.
Respons dari pihak Badan Pangan Nasional pun sangat positif. Dr. Rachmi Widiriani menyambut baik inisiatif dan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa. Ia menyatakan bahwa proposal yang diajukan akan dipelajari secara komprehensif, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan peraturan yang berlaku untuk memastikan efektivitas dan tepat sasaran.
Sinergi menjadi kata kunci yang juga ditegaskan oleh Direktur Indra Wijayanto. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Dukungan teknis dan kebijakan dari pusat diharapkan dapat menyatu dengan pelaksanaan di tingkat akar rumput.
Kehadiran Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, Agustivo Tumundo, dalam rombongan memperkaya diskusi dengan perspektif teknis-operasional. Tumundo secara rinci menjabarkan rancangan implementasi GPM di Minahasa, mulai dari penetapan lokasi sasaran, identifikasi kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme distribusi yang diusulkan, menunjukkan kesiapan daerah dalam menjalankan program ini jika proposal disetujui.
Kunjungan kerja ini menutup dengan sebuah optimisme. Meski keputusan akhir masih menunggu proses evaluasi lebih lanjut, dialog yang terbuka dan konstruktif ini telah membuka jalan bagi kemitraan yang lebih kuat. Harapannya, proposal GPM Minahasa 2026 dapat segera direalisasikan, mewujudkan pemerataan akses pangan murah dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dari daerah. (Josel)
